Islah Bahrawi Soroti Rentetan Kasus Oknum Polisi: Dari Narkoba di Bima hingga Kekerasan di Makassar
Jakarta – Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia (JMI), Islah Bahrawi, memberikan catatan kritis terkait deretan kasus hukum dan pelanggaran etik yang melibatkan oknum anggota Polri dalam beberapa waktu terakhir.
Islah menilai, rentetan insiden mulai dari penyalahgunaan narkoba oleh mantan Kapolres Bima Kota, kekerasan di Tual, hingga kasus senioritas berujung maut di Makassar, menjadi indikator adanya persoalan serius dalam reformasi kultural di tubuh Polri.
“Ini bukan lagi sekadar persoalan oknum secara sporadis, tetapi ada sumbatan dalam reformasi kultural yang harus segera dibenahi. Polisi adalah pelindung masyarakat, bukan ancaman,” ujar Islah dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (23/2/2026).
Krisis Keteladanan di Tingkat Pimpinan
Kasus narkoba yang melibatkan mantan Kapolres Bima Kota menjadi salah satu poin yang paling disoroti Islah. Menurutnya, keterlibatan seorang pimpinan wilayah dalam peredaran gelap narkoba mencerminkan runtuhnya integritas di level manajerial.
Ia menegaskan bahwa seorang Kapolres seharusnya menjadi benteng utama pemberantasan narkoba di wilayah hukumnya, bukan justru menjadi bagian dari mata rantai peredaran tersebut.
“Ketika level pimpinan sudah terpapar, ini adalah lampu kuning bagi organisasi. Pengawasan melekat atau ‘waskat’ harus dievaluasi total,” tegasnya.
Budaya Kekerasan yang Masih Mengakar
Selain narkoba, Islah juga menyoroti perilaku kekerasan oknum anggota Polri yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia. Kasus di Tual, Maluku, dan insiden kekerasan senior terhadap junior di Makassar dinilai sebagai cerminan budaya maskulinitas toksik yang masih tertanam.
Terkait kasus di Makassar, Islah menyayangkan pola asuh di lingkungan pendidikan kepolisian atau kedinasan yang masih menggunakan kekerasan fisik sebagai dalih pembinaan.
“Kematian junior di tangan senior adalah tragedi yang tidak masuk akal dalam organisasi modern. Budaya senioritas yang salah kaprah ini harus diputus akarnya sejak di lembaga pendidikan,” kata Islah.
Dorong Audit Mentalitas secara Berkala
Menanggapi rentetan kasus tersebut, Islah mendorong Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk melakukan audit mentalitas dan psikologi secara berkala bagi seluruh personel, tanpa memandang pangkat.
Ia berpendapat bahwa tes psikologi tidak boleh hanya dilakukan saat rekrutmen atau kenaikan pangkat, melainkan harus menjadi agenda rutin untuk memantau stabilitas mental anggota di lapangan.
“Reformasi Polri tidak boleh berhenti pada slogan ‘Presisi’. Harus ada keberanian untuk membuang ‘benalu’ di dalam institusi demi menjaga kepercayaan publik yang sudah dibangun dengan susah payah,” pungkasnya.